DAVAO CITY, FILIPINA — Keamanan kawasan perbatasan tidak hanya bertumpu pada kesiapsiagaan aparat di satu wilayah. Ketika aktivitas masyarakat, mobilitas, dan dinamika keamanan bersinggungan dengan wilayah negara lain, koordinasi lintas batas menjadi bagian penting dalam membangun respons yang terukur.
Dalam konteks itulah, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City, Filipina.
Delegasi Polda Sulut melakukan kunjungan resmi sekaligus pertemuan koordinasi di Davao City dalam rangkaian kegiatan selama tiga hari, 28–30 September 2026. Agenda koordinasi utama berlangsung pada Selasa, 29 September 2026.
Rombongan dipimpin Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso, S.H., bersama Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., serta Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulut Kombes Pol Nonie J. Sengkey, S.P., M.Si.
Kehadiran jajaran pimpinan Polda Sulut di KJRI Davao City menjadi momentum untuk membangun komunikasi langsung mengenai berbagai persoalan yang memiliki keterkaitan dengan keamanan perbatasan, wilayah perairan, serta keberadaan warga negara Indonesia di kawasan Davao.
MEMBANGUN JEMBATAN KOORDINASI LINTAS BATAS
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Salam persahabatan serta pertukaran cenderamata mengawali agenda sebagai simbol penghormatan sekaligus hubungan baik antarlembaga.
Namun, di balik suasana persahabatan tersebut, terdapat sejumlah isu yang memiliki kepentingan strategis.
Pembahasan diarahkan pada penguatan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai kondisi keamanan kawasan perbatasan dan perairan.
Komunikasi tersebut juga mencakup langkah sinergis dalam mendukung keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Davao City dan sekitarnya.
Aspek pencegahan dan penanganan potensi gangguan keamanan lintas batas turut menjadi bagian pembicaraan, termasuk peluang pengembangan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.
Bagi Sulawesi Utara, isu tersebut memiliki relevansi tersendiri. Posisi geografis wilayah ini yang berhadapan dengan kawasan Filipina menjadikan komunikasi lintas negara sebagai salah satu unsur pendukung dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif.
PERLINDUNGAN WNI DALAM PUSARAN KOORDINASI
Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Davao City dan wilayah sekitarnya.
Koordinasi antara institusi kepolisian di daerah dengan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri menjadi bagian penting ketika persoalan yang dihadapi warga negara memiliki dimensi lintas wilayah hukum.
Dalam konteks tersebut, pertukaran informasi dan komunikasi yang efektif dapat menjadi ruang koordinasi bagi masing-masing institusi sesuai kewenangan dan tugasnya.
Pihak KJRI Davao City menyambut baik inisiatif Polda Sulut untuk memperkuat sinergitas tersebut.
Kerja sama antarlembaga diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi dapat berkembang menjadi komunikasi yang berkesinambungan dalam mendukung keamanan kawasan dan kepentingan warga negara Indonesia.
AMIN LITARSO: KERJA SAMA PERLU TERUS DITINGKATKAN
Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan jajaran KJRI Davao City.
Ia menegaskan harapan agar komunikasi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat.
“Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan demi keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama,” ujar Amin Litarso.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan arah koordinasi yang dibangun, yakni memperkuat komunikasi antarlembaga untuk mendukung keamanan dan ketertiban tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat serta warga negara Indonesia.
DARI MEJA KOORDINASI KE HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Agenda kunjungan tidak hanya diisi dengan pembahasan formal. Pertukaran pandangan, makan bersama, serta percakapan antarpihak turut mewarnai rangkaian kegiatan.
Ruang informal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang lebih dekat.
Dalam kerja sama lintas negara, komunikasi yang terbangun secara baik dapat menjadi fondasi bagi koordinasi ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan respons antarlembaga.
Karena itu, kunjungan Polda Sulut ke KJRI Davao City tidak semata menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring komunikasi yang berkaitan dengan keamanan perbatasan dan perlindungan WNI.
MEMPERKUAT KEAMANAN MELALUI KOLABORASI
Keamanan wilayah perbatasan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan negara lain. Mobilitas masyarakat dan aktivitas di kawasan perairan dapat menciptakan kebutuhan koordinasi yang melibatkan lebih dari satu institusi dan yurisdiksi.
Dalam kondisi demikian, komunikasi yang terstruktur menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung pencegahan serta penanganan berbagai potensi gangguan keamanan.
Kunjungan delegasi Polda Sulut ke KJRI Davao City memperlihatkan upaya membangun ruang komunikasi tersebut.
Pertemuan ini sekaligus membuka peluang bagi penguatan kerja sama yang lebih berkelanjutan antara pihak-pihak terkait.
Pada akhirnya, keamanan kawasan perbatasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga institusi pemerintah, perwakilan diplomatik, serta masyarakat.
Dari Davao City, pesan yang mengemuka adalah pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam menjaga keamanan kawasan sekaligus memberikan perhatian terhadap keselamatan warga negara Indonesia.
Bagi Polda Sulut, penguatan hubungan dengan KJRI Davao City menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring koordinasi di kawasan perbatasan.
Sementara bagi kepentingan yang lebih luas, komunikasi lintas negara tersebut menjadi salah satu ruang untuk membangun hubungan yang saling menghormati, terbuka, dan konstruktif antara Indonesia dan Filipina.
(Red_FRT)
JejakPublik.Online — Laporan Utama.